Kemhan bangun pusat "cyber defence"

kementerian pertahanan akan membangun pusat pertahanan siber atau cyber defence agar memelihara kedaulatan juga keutuhan wilayah negara kesatuan republik indonesia (nkri) dari kejahatan dunia maya.

hal itu terungkap ketika menteri pertahanan purnomo yusgiantoro bertemu dengan menteri komunikasi serta Informasi tifatul sembiring dalam kantor kemenkominfo, jakarta, selasa sore.

kami minta saran terhadap kemenkominfo agar membangun `cyber defence` karena kementerian ini yang miliki kapasitas membangun `cyber security`, tutur menhan usai bertemu menkominfo tifatul sembiring.

pembangunan pertahanan siber itu, tutur dia, juga menyertakan tiga angkatan, yaitu tni angkatan darat, tni angkatan laut, dan tni angkatan udara. kemkominfo akan membantu tata kelola, infrastruktur, peralatan, serta sumber daya manusianya.

menurut purnomo, ancaman serius kepada kedaulatan dengan dunia maya sudah belum tampak. ada upaya ancaman dan selama ini terjadi, namun belum dikategorikan untuk ancaman pertahanan negara.

Baca Juga: Dealer Honda Jakarta - Harga dan Informasi Mobil Honda - Mencari Dealer Honda

sifatnya masih mikro namun kita tetap mesti waspada, katanya.

menkominfo, tifatul sembiring, mengatakan, serangan ke dunia maya cenderung meningkat di tiga tahun terakhir. dimana tercatat, banyak sebanyak 36,6 juta kali serangan kepada indonesia, dan ada besar adalah ekonomi.

agar tingkat keamanan siber kuat maka kita mesti berkoordinasi melalui kementerian juga lembaga negara lainnya, katanya.

saat ini kemkominfo tengah menyiapkan sebuah badan bernama `national cyber security` supaya mengantisipasi ancaman para peretas. badan ini akan menaungi berbagai cyber defence yang dikembangkan kementerian juga lembaga.

selain kemhan dan tni, ada lembaga lain dan dilibatkan, antara lain, polri, badan intelijen negara (bin), lembaga sandi negara, badan narkotika nasional (bnn), badan nasional penanggulangan terorisme (bnpt) juga instansi dan mengenai langsung dengan masalah keamanan, tergolong instansi yang mengurusi persoalan publik seperti bandara, bursa efek juga yang lain.