mahasiswa selama kota mamuju, provinsi sulawesi barat menuntut pemerintah supaya menghapus sistem buruh kontrak.
sistem buruh kontrak yang masih marak terjadi amat merugikan serta mengeksploitasi buruh oleh karenanya pemerintah harus menghapuskannya karena bertentangan dengan nilai keadilan pada negeri ini, kata ketua pimpinan kota front perjuangan pemuda indonesia kabupaten mamuju, sabtu
ia menyatakan,sistem buruh kontrak dan telah dinyatakan mahkamah konstritusi tidak ada dasar hukumnya tetapi dalam faktanya di negeri ini sistem itu masih diberlakukan dan amat mengeksploitasi buruh makanya pemerintah mesti tegas menghentikan serta menghapuskannya.
nasib buruh di negeri ini masih memprihatinkan karena perusahaan masih memberlakukan sistem buruh kontrak itu, oleh karenanya pemerintah harus tegas menghapuskannya, katanya.
Informasi Lainnya:
ia menyewa kepada pemerintah agar memberikan sanksi kepada perusahaan yang memberlakukan sistem outsourcing kepada buruh, atau buruh kontrak dan tidak pas dengan amanat undang-undang.
selain menuntut buruh kontrak di hapus, mahasiswa serta meminta supaya buruh diberi upah bisa terlebih terhadap mereka yang bekerja di atas masa normal yaitu selama atas 12 produk.
eksploitasi melalui upah rendah serta tak layak serta baru terjadi padahal mereka harus berusaha pada atas normal dalam 12 merek supaya perusahaan. buruh menyimpan dieksploitasi. ini harus dihentikan pemerintah, katanya.
menurut dia, pemerintah mesti langsung melindungi buruh melalui membayar perusahaan memberlakukan jam kerja pada delapan jam, dan tidak dulu pada 12 jam untuk buruh tak lagi tereksploitasi karena buruh adalah aset penggerak ekonomi bangsa ini oleh karenanya mesti dilindungi.
perusahaan juga harus menetapkan upah buruh yang pantas sesuai dengan upah minimun provinsi (ump) yang ditetapkan pemerintah sebab masih ada perusahaan di daerah ini dan tidak memberikan upah buruh sesuai melalui standar ump, ujarnya.
ia serta mendesak agar perusahaan untuk memberikan jaminan hari tua bagi buruh, garansi kesehatan yang bersifat wajib dan membentuk peradilan perburuhan terhadap buruh pada daerah untuk mampu membeli perlindungan hukum dari pemerintah.
moment hari buruh 1 mei serta diketahui hari buruh sedunia mesti adalah moment agar tambah mensejahterakan buruh, dan pemerintah agar terus mempunyai lapangan kerja kepada warga serta memberikan pendidikan juga layanan kesehatan kepada berbagai warga pada negeri ini demi peningkatan kesejahteraannya, katanya.